Ketika Agama Di Jadikan Alat Politik

Oleh Antonius Rahu

Agama dan Politik merupakan dua aspek penting yang dapat mempengaruhi karakter manusia. Sejarah mencatat, tokoh, komunitas, dan institusi keagamaan bisa berperan menjadi penjaga moral masyarakat serta pengkritik kekuasaan
yang garang.

Bagaikan Serial Tom And Jerry

Agama bisa menjadi sumber energi luar biasa untuk melakukan perlawanan terhadap rezim korup dan despotik. 

Sikap Gereja Katolik terhadap konflik pantai pede, konflik tambang di Reo sampai tragedi rabu berdarah hanyalah sederet contoh sejarah dimana agama telah melakukan fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial sebuah masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan.

Bukan hanya agama yang melakukan perlawanan terhadap politik. Politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Politik sering kali menumpangi agama untuk memperoleh legitimasinya. 

Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat dan dominan dari keduanya serta bagaimana watak dan karakter para elit politik dan elit agama yang kebetulan berkuasa. 

Jika politik menjadi “superordinat”, maka agama akan berpotensi menjadi “subordinat”. Begitu pula sebaliknya.

Hubungi kami di WA 082342994060 untuk pemasangan Iklan

Tetapi di sisi lain, agama juga bisa berfungsi sebagai “stempel” atau legitimator politik-kekuasaan. Di sejumlah negara, dewasa ini agama dan politik banyak melakukan “perkawinan” dan menjalin hubungan “simbiosis mutualisme”: 

politik memberi jaminan proteksi keamanan masyarakat agama, sementara agama memberi “legitimasi teologis” untuk melanggengkan kekuasaan politik.

Dalam konteks ini, secara teori, maka hubungan agama dan politik adalah sejajar (koordinat), bukan saling mendominasi dan menguasai tetapi saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain. 

Meskipun dalam prakteknya tentu saja tetap terjadi “perselingkuhan” sana-sini dimana agama atau politik mencoba “main mata” dan “berselingkuh” dengan pihak lain diluar komunitas agama (misalnya kelompok adat, kaum pebisnis, sekuler-ateis, dll) atau bahkan secara diam-diam saling menjegal dan mendelegitimasi otoritas masing-masing. 

Dalam hal ini agama dan politik merupakan dua hal yang saling mengisi kekurangan, akan tetapi terkadang saling menjatuhkan bagaikan serial televisi Tomm And Jerry.

Jeratan Politik

Diktum-diktum keagamaan (ajaran, diskursus, teks, norma dan lain sebagainya) memang sangat lentur dan fleksibel sehingga mudah untuk diseret-seret kesana-kemari sesuai dengan kepentingan pemeluknya.

Fenomena Ahok merupakan satu contoh nyata di mana Politik berusaha menunggangi agama untuk mendapatkan legitimasi. Dengan dalil “penistaan agama” para elit-elit politik yang bertarung dalam perhelatan pemilu DKI Jakarta berusaha memobilisasi masa dan menggunakan lokomotif agama untuk menjegal Basuki tjahya Purnama alias Ahok dari bursa  calon Gubernur petahana yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi dalam beberapa survey yang dilakukan oleh lembaga survey.

Dengan memanfaatkan ormas-ormas agama para elit-elit politik negeri ini  tidak segan-segan untuk memobilisasi massa (dan bahkan Tuhan) dengan menggunakan sentimen-sentimen primordial agama dan etnisitas demi mencapai kepentingan politik-ekonomi pragmatis. 

Inilah yang di maksud dengan “politik agama”, yakni “pemerkosaan agama” oleh sejumlah kelompok agama demi kepentingan politik praktis sektarian.

Alih-alih menjerat dan mengadili Ahok, dengan jeratan “penistaan agama” jeratan yang digunakanpun kini di pertanyakan. 

Meskipun ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun mengapa masih ada yang ngotot Ahok harus di tangkap? mengapa harus ada aksi demo 2-12?

Hubungi kami di WA 082342994060 untuk pemasangan Iklan

Jawabanya memang hanya satu yakni dalam hal ini public sedang di suguhkan dengan sebuah tontonan yang fulgar bagaimana politik berusaha menghancurkan agama. 

Para elit-elit politik di negeri ini sedang berusaha menjadi dalang atau sutradara yang bekerja di belakang layar, mendesain sebuah atraksi yang melibatkan masyarakat kecil (yang berdemo) sebagai wayang atau aktor. 

Hasilnya adalah aksi demonstrasi tanggal 4 november, demonstrasi yang awalnya damai namun berakhir ricuh setelah pihak keamanan berusaha untuk membubarkan masa yang berdemonstrasi.

Proses Hukum

Pilihan yang cukup rasional dan menjadi ending  dari serial tayangan fulgar karya elit-elit politik negeri ini yang saat ini  tengah di pertontonkan kepada public adalah melalui jalur hukum. 

Hukum bisa mendinginkan dan menyelesaikan persoalan kedua kubu (ahok dan demonstran) yang tengah berseteru. Meskipun Ahok sudah beberapa kali menyampaikan permohonan maafnya atas video yang dipersoalkan, namun proses hukum adalah salah satu opsi yang sangat baik untuk di lakukan.

Basuki tjahja Purnama harus diproses secara hukum sehingga secepatnya perseteruan ini akan usai. Jika memang terbukti basuki Tjahja Purnama melakukan penistaan agama maka segera ditetapkan sebagai tersangka. 

Namun para demonstran juga harus bisa menerima manakalah hukum mengatakan basuki tidak terbukti melakukan penistaan agama. Namun kenyataanya meskipun proses hukum sudah dan sedang di jalankan masih ada aksi demo 2-12 yang merepresentasikan adanya motif lain dari para elite politik di negeri ini. 

Aksi demo 2-12 merupakan bukti nyata jika motif utama para pelaku adalah untuk menjegal Ahok dari bursa calon Gubernur sekaligus untuk mengganggu stabilitas politik serta keamanan Nasional ini tidak boleh di biarkan. 

Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat dalam sistem negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan namun, kebebasan itu ada batasnya. 

Penulis: Mahasiswa tingkat akhir jurusan pendidikan Matematika di IKIP PGRI Bali
artikel ini sudah pernah di publikasikan di salah satu media online floreseditorial.com edisi 5 november 2016