 |
| Gambar Ilustrasi |
Oleh Antonius Rahu***
Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disingkat Pilkada, merupakan ajang pesta demokrasi yang digelar dalam lima tahun sekali. Hal itu sudah di amanatkan dalam konstitusi kita yakni UU No 10 tahun 2016 yang merupakan hasil perubahan atas UU No 1 tahun 2015 yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Pada pasal 7 ayat 1 diantaranya berbunyi demikian "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Guberbur, dan calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota."
Sementara pada pasal dan ayat selanjutnya dalam UU tersebut diantaranya mengatur tentang hal teknis pelaksamaan Pemilihan kepala daerah.
Jika kita mengamati petikan UU diatas, maka sebenarnya pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan pesta yang diselenggarakan oleh rakyat, dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia.
Bicara Demokrasi berarti bicara tentang sistem pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh tokoh terkemuka yang sekaligus sebagai mantan presiden negeri paman Sam yakni Abraham Lincoln, dalam bukunya ia menulis, "democrazy is the government from the people, by the people and for the people."
Dari defenisi tersebut cukup jelas dan terang benderang bahwasanya pemimpin selaku penyelenggara pemerintah sebuah negara yang menganut sistem demokrasi itu nantinya haruslah berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan diperuntukan untuk rakyat itu sendiri.
Dalam mewujudkan pemilihan pemimpin-pemimpin tersebut, tentu tidak bisa dipilih secara langsung, layaknya referendum. Bagi sebuah negara, harus diperlukan sebuah alat atau medium sebagai lokomotif politiknya yang mengantarkan seseorang tersebut untuk menduduki posisi pemimpin itu.
Alat atau medium itu namanya partai Politik, maka sejak tumbangnya rezim orde baru, jumlah partai politik di indonesia kian menjamur.
Partai politik merupakan alat politik atau political tools yang digunakan bagi seorang calon pemimpin untuk mengantarkanya pada posisi yang dia incar dalam hal ini kepala pemerintahan, baik itu presiden, Gubernu, Bupati dan Wali Kota.
Maka setiap kali penyelenggaraan kontestasi politik yang bernama Pilkada, tidaklah mengherankan partai-partai politik itu akan bersliweran diruang publik bagaikan katak yang keluar dari persembunyianya ketika musim laron tiba.
Dalam waktu dekat, kabupaten Manggarai Timur yang merupakan tanah kelahiran tercinta akan menyelenggarakan pesta demokrasi ini.
Kabarnya beberapa putera terbaik daerah tersebut yang akan maju dalam ajang kontestasi politik kabupaten Manggarai Timur dari sekarang sudah mulai sibuk-sibuknya mencari partai sebagai lokomotif politik yang pas.
Sehingga mampu mengantarkanya pada kursi nomor satu dan dua di bumi lopo mekas itu (julukan untuk Manggarai Timur).
Ada hal yang cukup menyita perhatian saya dan mungkin juga masyarakat Manggarai Timur lainya, dengan tingkah beberapa bakal calon yang akan maju dalam pesta demokrasi kali ini.
ketika membaca berita tentang semua Bakal Calon yang beramai-ramai mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKPI.
Sederet pertanyaan yang muncul dibenak saya, yakni ada apa dengan PKPI Matim?
Mengapa semua Bakal Calon Bupati beramai-ramai mendaftarkan diri ke partai tersebut?
Akibat aksi ini penulis menjuluki partai PKPI Matim sebagai Nggerangnya Manggarai Timur. Dalam cerita rakyat Manggarai, Nggerang diceritakan sebagai gadis cantik yang sangat mempesona.
Karena kecantikanya Nggerang diburu oleh banyak laki-laki untuk mempersuntingnya.
Rupanya Nggerang yang dilukiskan dalam cerita rakyat itu kini hadir kembali dalam kontestasi Politik Manggarai Timur.
Saking cantiknya Nggerang Manggarai Timur, sampai-sampai diburu oleh Bakal Calon yang akan maju dalam pilkada Manggarai Timur.
Rupanya komposisi anggota dewan yang ada di DPRD Matim ditambah dengan tidak adanya kader internal PKPI Matim yang maju dalam Pilkada Matim, Menjadikan PKPI Matim sangat ideal untuk diusung dan diburu oleh bakal calon.
Kalkulasi Politiknya bakal calon Bupati Manggarai Timur semuanya linear dan mengerucut pada PKPI Matim sebagai lokomotif Politik yang sangat ideal.
Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika PKPI Matim diburu layaknya kisah Nggerang.
Pertanyaanya yang sampai saat ini masih tersisa dibenak penulis adalah siapakah tokoh yang akan dipilih oleh PKPI Matim dalam pilkada di kabupaten tersebut?
Semoga saja Nggerangnya Manggarai Timur bisa memilih yang terbaik untuk Manggarai Timur kedepanya, karena sejauh ini kejadian berburu PKPI Matim ini telah menimbulkan efek resonansi politik dalam Pilkada Manggarai Timur.
Penulis: Merupakan Penasehat Bidang Politik dan Pemerintahan Forkomel Bali, saat ini menetap di Denpasar Bali
Tulisan ini sudah diterbitkan di media online Floreseditorial.com edisi 10 juni 2017
