Sumber Daya Manusia dan Infrakstruktur dalam Kaitanya dengan Perkembangan Bangsa

Oleh: Eman Jabur

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah China, India dan Amerika. Dilansir dari situs “tribunnews.com”disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo,

jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang banyak,lalu kemudian tidak dibarengi dengan kualitas yang baik maka tentu hanya akan menjadi beban baginegara.

Oleh sebabnya meningkatkan kualitas manusia atau sumber daya manusia (SDM) sudah seharusnya menjadi titik pusat perhatian pemerintah dalam membangun negeri ini.

Seperti yang kita tahu bahwa berkembangnya suatu negara menjadi negara maju bukan serta merta karena sumber daya alamnya tetapi juga karena sumber daya manusianya.

Bahkan ada beberapa negara di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura yang pembangunannya maju meskipun tampa sumber daya alam yang berlimpah.

Indonesia sendiri terkenal dengan sumber daya alam yang berlimpah. Namun pada kenyataannya sumber daya alam yang berlimpah itu tidak cukup untuk membuat negara ini berkembang maju. Mungkinkah kekayaan alam yang melimpah itu adalah kutukan?... Bisa jadi.

Opini lain mengatakan keadaan yang membuat Indonesia sulit berkembang adalah karena infrastrukturnya kurang memadai. Jadidua hal ini yaitu kulitas SDM dan infrastrukturmasih menjadi masalah akut di Negeri ini.

Jika demikian halnya pihak yang mestinya bertanggung jawab adalah yang pertama pemerintah lalu kemudian disusul oleh Masyarakat. Dalam hal ini pemerintah seharusnya merencanakan pembangunan infrastruktur dan SDM secara serius, sedangkan Masyarakat harus peka dan mau menyukseskan program pemerintah tersebut.

Masalah sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Laporan World Economic Forum (WEF) yang dirilis Rabu (13/9). Dalam laporan berjudul Global Human Capital Report 2017, yang mengkaji kualitas SDM di 130 negara berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai,

Indonesia berada di urutan ke-65, naik tujuh peringkat jika dibandingkan dengan tahun lalu.Namun, secara rata-rata kualitas SDM Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (11), Malaysia (33), Thailand (40), dan Filipina (50).

Laporan itu memotret seberapa berkualitas SDM di tiap-tiap golongan umur lewat empat elemen indikator human capital, yakni capacity (kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi), deployment (tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran),

development (tingkat dan partisipasi pendidikan), dan know-how (tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya) di tiap negara.

Sedangkan dalam Visi Econonica Edisi 40 Warmadewa sebuah artikel yang ditulis oleh Ida Ayu Sri Meitri mengatakan bahwa ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia, yaitu: yang pertama adanya ketimpangan anatara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja yaitu jumlah angatan kerja lebih banyak dari pada jumlah kesempatan kerja.

Keduatingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relative rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2%.

Kedua masalah diatas menunjukan rendahnya angka kualitas kerja dan kesempatan kerja berbanding lurus dengan alasan mengapa Indonesia tidak pernah berkembang maju.

Kondisi Infrastruktur Indonesia

Seperti yang disampaikan diawal tulisan yaitu salah satu yang menghambat perekonomian Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana.

Baik infrastruktur "keras" (yang merujuk kepada jaringan fisik seperti jalan dan bandara) maupun infrastruktur "non-fisik" atau "lunak" (seperti pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan) Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dan secara cepat.

Dalam Global Competitiveness Report 2015-2016, yang disusun oleh lembaga World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati urutan ke-62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Peringkat yang bertahan di standar rata-rata, namun justru menyebabkan beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia.

Sejak pemerintah Orde Baru yang otoriter di bawah kepemimpinan Suharto diganti dengan era reformasi pada akhir 1990-an, pengembangan infrastruktur di Indonesia tidak sejalan dengan kecepatan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Akibat kurangnya infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia gagal mencapai potensi penuh.

Upaya untuk meningkatkan SDM dan tercapainya Infrastruktur yang memadai

Untuk menyiapkan SDM, pendidikan tetap menjadi jalan utama. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua (education for all) menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan. Bukan sekadar pemerataan,

Tetapi juga peningkatan kualitas. Upaya tersebut yaitu seperti melakukan gerakan pendidikan anak usia dini serta penuntasan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar.

Di samping itu perluasan akses ke perguruan tinggi juga disiapkan melalui pendirian perguruan tinggi negeri di daerah perbatasan dan memberikan akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi tetapi memiliki kemampuan akademik yang baik.

Dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur menjadi lebih masif, pemerintah harus terus melakukan inovasi untuk merancang skema pembiayaan yang lebih luwes. Inovasi itu adalah dengan tidak hanya mengandalkan kantong APBN untuk membangun infrastruktur.

Maka, selain badan usaha milik negara (BUMN), pihak swasta pun harus terlibat aktif mendanai infrastruktur. Bahu-membahu itu diharapkan mempercepat pembangunan sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Dengan semakin baiknya kualitas SDM dan Infrastruktur Indonesia maka cita-cita luhur yaitu menjadi bangsa yang sejahterah dan damai akan menjadi sebuah keniscayaan. Maka pada gilirannya Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani oleh dunia Internasional.