Debat Capres dan Kondusifitas Ruang Publik Jelang Pilpres 2019

***Oleh Antonius Rahu***

Debat pilpres ke empat baru saja usai, jutaan pasang mata dari seluruh pelosok negeri tertuju pada debat yang diselenggarakan di hotel Shangrila Jakarta serta disiarkan melalui saluran tv nasional itu.

Selama berlangsungnya debat, jejaring sosial sontak dihiasi oleh beragam status dan meme dari masing-masing pendukung pasangan calon.

Ini menunjukan antusiasme netizen sebagai warga negara yang baik yang memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini ke depannya.

Jika dilihat dari konten debat ke empat kali ini, bisa dibilang cukup menarik karena masing-masing kandidat tampaknya sangat menikmati materi yang disuguhkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara debat.

Sejak awal debat, Calon Presiden nomor urut 02 menekankan Pancasila adalah ideologi final, hasil kompromi besar, dan kecemerlangan pendiri bangsa.

Prabowo bertekad mempertahankan Pancasila, jika ada yang hendak mengubah maka akan dihadapkan dengan segenap kekuatan.

Selain itu Prabowo menekankan bahwa lembaga pemerintah tak boleh lemah apa lagi korup. Prabowo juga bertekad membersihkan lembaga pemerintah yang disebutnya masih korup.

Sementara Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mempertegas bahwa Pancasila adalah kesepakatan pemimpin suku, ras dan agama, karenanya harus dijaga.

Jokwi juga menekankan bahwa ke depannya pemerintahan yang dipimpinnya akan bertransformasi ke sistem pemerintahan yang disebutnya "Dilan" yakni digital dan melayani.

Karenanya Joko Widodo menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik, reformasi dan penyederhanaan sistem pelayanan.

Debat kali ini dibilang cukup menegangkan, karena beberapa paslon tampak beberapa kali beradu argumen terkait beberapa topik seperti pertahanan dan keamanan serta tata kelola pemerintahan.

Seberapa besar sebenarnya kantong suara yang nantinya akan diraih dalam debat capres ke empat ini? berikut analisis dan ulasannya.

Debap Capres ke 4 Hanya Merebut 13 Persen "Undecided Voters"
Beberapa pengamat politik di tanah air menyebut jika debat ke empat ini sebenarnya merupakan pertarungan untuk merebut 13 persen "Undecided Voters".

Yakni para pemilih yang hingga kini belum menentukan pilihan politiknya di pilpres 17 April mendatang.

Beberapa lembaga survei di tanah air belakangan ini getol merilis hasil survei yang mereka lakukan dalam beberapa bulan belakangan.

Dari 6 Lembaga Survei yang telah merilis hasil surveinya misalnya menyuguhkan hasil yang menunjukan adanya persaingan elektabilitas paslon yang cukup ketat .

Jika diambil range dari masing-masing lembaga survei misalnya maka paslon 01 bertengger di posisi 49,2 - 51 persen.

Sementara paslon nomor urut 02 bertengger di posisi 36-37,4 persen, nah jika dimabil selisih keduanya maka didapat 13 persen kantong suara yang kemudian didefenisikan belum menentukan pilihan politiknya di pilpres 17 April mendatang.

Namun pasca debat ke empat apakah 13 persen pemilih tersebut semakin yakin dengan paslon yang mereka pilih di pilpres 17 April nanti?

Tentu pilihan ada di tangan para pemilih sebagai pemegang mandat tertinggi dalam sistem negara demokrasi seperti Indonesia.

Untuk mengukur derajat keyakinan pemilih pasca debat ke empat tentu saja diperlukan variabel yang disebut survei.

Maka dari itu Lembaga Survei sebagai institusi yang bertugas melakukan survei ke depanya harus bekerja ekstra keras lagi untuk melakukan survei elektabilitas dan keterpilihan paslon.

Kondusifitas Ruang Publik Jelang Pilpres
Ada hal yang menarik selama berlangsungnya debat pilpres ke empat ini yakni terkait atmosfir dan tensi politik yang kian memanas di ke dua kubu.

Yang paling seru lagi adalah di ruang publik seperti media sosial yang amat kental dengan perang opini berupa meme yang bernada mengapresiasi bahkan menjelek-jelekan paslon lain.

Dalam sistem demokrasi kebebasan berpendapat memang dijamin oleh konstitusi namun perlu diingat bahwa demokrasi yang dianut oleh negara kita adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal.

Dalam demokrasi Pancasila tentu saja kebebasan berekspresi dan bersuara dilindungi oleh konstitusi namun ada batasnya. Batasan itu yakni kebebasan yang tidak merugikan orang lain dibolehkan oleh undang-undang.

Sementara kebebasan yang merugikan orang lain dilarang dan dibatasi oleh konstitusi. Sejak awal kehadiran jejaring sosial seperti Facebook, twitter dan sejenisnya rupanya telah menjadi varian baru dalam dunia perpolitikan di tanah air, terutama sebagai alat politik atau Political tools untuk menyalurkan suara.

Namun tak jarang jejaring sosial Facebook dan Twitter juga dijadikan alat untuk menyebarkan kabar bohong alias Hoaks, yang justru menghancurkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri, karena dapat memecah-belah persatuan bangsa.

Jika ini terus dibiarkan maka maskapai yang bernama Indonesia ini sebenarnya tengah terbang melewati gumpalan awan kumbolonimus yang jika tidak diantisipasi maka akan crash dan hancur.

Awan Kumbolonimus itu sendiri adalah kita-kita yang acapkali mengunggah status dan meme yang berbau rasis memenuhi time line sosial media yang kita miliki.

Jika kita lihat di platform facebook dalam beberapa hari belakangan beredar iklan yang dikeluarkan oleh Facebook itu sendiri yang intinya memikirkan kembali sebelum menyukai atau membagikan status tertentu.

Platform facebook rupanya sadar akan adanya ancaman ini, kendati demikian semuanya kembali kepada kita sebagai user atau pengguna.

Apalagi jelang pilpres seperti saat ini, hal-hal kecil seperti gaya selfie yang berbau angka dapat ditafsirkan sebagai ikhtiar dan dukungan kepada paslon tertentu.

Sampai pada unggahan meme dan status yang vulgar dan bersifat destruktif pun memenuhi ruang jagat maya.

Ini tentu saja tidak menjadi soal jika masih dalam koridor yang wajar, namun jika sudah keluar dari rel batas kewajaran itu yang menjadi soal.

Karenanya diperlukan komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas ruang publik dengan menahan diri dan berpikir dua kali sebelum mengunggah atau berpendapat di jejaring sosial.

Sehingga tensi politik di tanah air tetap adem ayem dan yang paling penting kita bisa tetap mejadi negara yang menjaga pluralitas di tengah perbedaan, semoga.***