Hal tersebut diketahui dari sekretaris komisi V DPRD NTT fraksi PKB Yohanes Rumat, usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD NTT Senin pagi.
Dalam keterangannya kepada Congkasae.com Rumat mengatakan salah satu poin penting hasil rapat paripurna hari ini yakni membahas terkait sengkarut upah yang diterima pahlawan tanpa tanda jasa itu.
Menurut anggota DPRD NTT dapil Manggarai Raya itu, pada prinsipnya pemprov bersama DPRD NTT sama-sama memiliki keinginan yang kuat agar insan pendidik yang berada di bawah kewenangan pemprov seperti guru honorer di tingkat SMA/SMK serta SLB mendapatkan upah yang layak.
"Kita memperjuangkan upah minimum provinsi [bagi guru honorer] itu sebesar dua juta per bulan,"kata Yohanes Rumat menjawab pertanyaan congkasae.com Senin malam.
Upah tersebut, kata Rumat akan diberikan bagi guru-guru yang lolos seleksi atau murni test ataupun bawaan dari kabupaten sebelumnya.
Sementara untuk guru honorer atau komite yang sifatnya diperbantukan pemprov NTT, kata Rumat, nantinya akan masih diberikan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp. 400.000/300.000 per guru.
"Pemerintah dan DPRD NTT dalam rencana kerja ke depan kita rencanakan bersama-sama untuk mencapai angka UMP sebesar dua juta per bulan,"tambah Rumat.
Kendati demikian sekretaris komisi V itu mengatakan angka itu akan bisa dipenuhi tergantung dari kondisi APBD Provinsi.
"tentu ini bisa terwujud kalau sumber APBD provinsi NTT dimungkinkan,"kata Rumat.
Di sisi lain ketua DPC PKB Manggarai timur itu menilai selama ini terdapat beragam masalah yang ada di lapangan seperti kekurangan fasilitas, ruang kelas, laboratorium serta akses komunikasi yang terbatas.
"yang lebih sulit lagi tenaga guru dengan kemampuan keahlian terbatas soal latar belakang ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang khusus,"papar Rumat.
Hal ini, dikatakan Rumat, terjadi akibat kondisi geografis NTT yang jauh dari ibu kota provinsi serta wilayah kepulauan.
Untuk itu, Rumat mengusulkan seharusnya terdapat rayonisasi atau simpul tanggung jawab pemprov di setiap kabupaten kota di wilayah NTT.
"Kalau ini dibiarkan terus, kami meragukan sekali untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik,"tutur Yohanes Rumat.
Penulis: Tonny
