Masyarakat; Antara Kapitalis dan Ampas Demokrasi

 

***Catatan Alvitus Minggu***

Pilkada merupakan praktek riil Demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial. Hal ini tergambar dalam konteks pilkada Mabar yang secara nyata di depan mata kita telah hadir 4 paket paslon Bupati yang sebentar lagi akan dilepas ke dalam arena kompetisi politik melalui pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020.

 

4 paket tersebut merupakan putra/putri terbaik Manggarai Barat. Adapun 4 paket calon yang dimaksud, yaitu Paket Pantas-Riski, Maria Geong-Misi, Endi-Weng dan Andri-Gapul yang tentu saja sudah resmi, 4 paslon akan bertarung di pilkada Mabar 2020.

 

Keputusan itu berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon  Peserta Pemilihan Nomor 65/PL.02.3-BA/5315/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020. Patut kita apresiasi dan merasa bangga terhadap ke 4 paket itu.

 

Sebab mereka telah bersusah payah dan berdarah-darah memperjuangkan tahap demi tahap akan mereka lalui untuk mendapat rekomendasi dari partai politik.

 

Namun sebagai orang Manggarai Barat kita juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap berbagai proses pelaksanaan pilkada Mabar sebab ada diantara 4 paslon patut yang diduga merupakan titipan kelas kapital.

 

Oleh karena itu, perlu kita mengkritisi karena bukan tidak mungkin akan merasa terganggu dengan proses pelaksanaan pembangunan di Manggarai Barat di kemudian hari.

 

Bahkan hal yang mungkin terjadi proses politik dan demokrasi yang berjalan di manggarai Barat bisa dibayangkan akan dikendalikan oleh kelas kapital.

 

Inilah yang perlu kita hindarkan bersama dalam pilkada Manggarai Barat. Kalau itu yang terjadi maka resikonya bupati yang terpilih akan sulit untuk bergerak bebas bahkan berpotensi dominan didikte oleh kelas kapital.

 

Akhirnya bupati selalu tersandera oleh berbagai kepentingan kelompok. Maka akan berpengaruh terhadap pembangunan politik di Manggarai Barat.

 

Dalam teori politik kekuasaan itu terdapat dua macam yaitu kekuasaan yang terlihat dan tak terlihat.

 

Kekuasaan yang terlihat merupakan kekuasaan pemimpin yang dipilih berdasarkan hasil pemilu yang sah dan bersifat mengikat semua warga negara.

 

Sedangkan kekusaan yang tak terlihat merupakan kekuasaan yang berbasis pada kekuasaan ekonomi yang tentu selalu berada di belakang kekuasaan pemimpin politik yang sah.

 

Keduanya saling berhubungan satu sama lain yang tak dapat dipisahkan. Pada umumnya kebijakan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh pemimpin yang sah mayoritas selalu menguntungkan kepentingan kelas kapital merupakan riil politik.

 

Untuk menetralisasi keadaan politik maka presiden ataupun kepala daerah yang terpilih berusaha selalu mengimbangi antara kepentingan kelas kapital dengan kepentingan masyarakat demi menjaga keberlangsungan sistem politik dalam suatu negara.

 

Hal itu terjadi sebagai akibat intervensi oligark dan oligarki terlalu dominan dalam dunia politik dan ekonomi sehingga dampaknya demokrasi idealnya dikendalikan oleh kelas kapital.

 

Masyarakat hanya diposisikan sebagai penikmat gaung demokrasi atau masyarakat hanya menerima ampasnya demokrasi. Sedangkan substansi demokrasi hanya dinikmati oleh kelas tertentu yaitu kelas kapital.

 

 

Kita khawatir dalam situasi pemilihan kepala daerah Manggarai Barat yang condong pragmatis dan transaksional sebagai akibat intervensi kelas kapital yang akan berdampak pada perkembangan politik dan demokrasi Manggarai Barat ke depan.

 

Kita tetap berwaspada jangan sampai pilkada Manggarai Barat memberi celah kepada kelompok oligark (kelompok yang berbasis pada kekuatan finansial) dan oligarki (kekuasaan politik hanya jatuh disegelintir elit) untuk bermain di walayah politik uang.

 

Biarkan masyarakat yang mempunyai hak pilih secara mandiri untuk menentukan pilihan politik kepada orang yang tepat menurut keyakinan mereka.

 

Jangan sampai diintervensi dengan membalut jutaan uang. Kalau ini yang terjadi dalam pilkada Manggarai Barat maka akan menjadi racun bagi perkembangan demokrasi di Manggarai Barat.

 

Biasanya pada musim pilpres, pileg, dan pemilihan kepala daerah oligark dan oligarki selalu berkeliaran di mana-mana untuk mendukung paslon tertentu.

 

Tentu dengan segala macam cara mereka lakukan guna memenangkan paslon yang mereka jagokan.

 

Tujuannya untk menjadi fasilitator kepentingan ekonomi mereka di dareah. Bukan tidak mungkin hal itu juga terjadi dalam pilkada Manggarai Barat tahun 2020.

 

Pilkada dari dulu menjadi wilayah kebiasaan oligark dan oligarki sebagai tempat untuk melakukan praktek kotor melalui politik uang dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

 

Wilayah kerja mereka sangat jelas bermain pada tataran pragmatis dan transaksional melalui kandidat atau patron dan klien.

 

Merekalah yang menyiapkan barang dan jasa yang akan siap untuk didistribusikan ke masing-masing klien.

 

Dalam rangka untuk memenangkan pertarungan politik. Patron atau paslon merupakan pemberi barang dan jasa kepada klien.

 

Sedangkan klien merupakan penerima barang dan jasa yang diberikan patron. Keduanya sedang terlibat dalam pertukaran kepentingan politik dan ekonomi sebagai bentuk imbalan.

 

Kerangka kerja seperti ini merupakan praktek riil teori klientilisme dalam dunia politik modern. Hal ini perlu kita antisipasi bersama jangan sampai pilkada Manggarai Barat dibom uang yang tidak jelas arah datangnya.

 

Hanya untuk memenuhi hasrat kepentingan pribadi akhirnya mengorbankan kepentingan yang lebih luas.

 

Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Manggarai Barat mempunyai tanggung jawab moral berkewajiban untuk mengkritisi setiap gerak-gerik langkah kelompok-kelompok yang tidak bertanggung  jawab.

 

Mencoba untuk merasuki tahap demi tahap terkait pelaksanaan pilkada Manggarai Barat. Karena itu hindarilah pilkada Mabar untuk tetap kita kristis dalam memilih pemimpin politik Manggarai Barat yang bukan titipan kelas kapita.

 

Sebab resikonya jika kita memilih pemimpin politik dari kelas kapital maka masyarakat Manggarai Barat akan mengalami penderitaan kemiskinan untuk selamamnya karena uang yang beredar di Manggarai Barat secara otomatis akan mengalir deras ke kelompok cukong atau kelas kapital maka yang terjadi rakyat mengalami krisis finansial.

 

Tanggal 9 Desember tahun 2020 merupakan moment penting untuk menentukan nasib masyarakat Manggarai barat selama 5 tahun ke depan.

 

 Apakah faktanya pasca pemilihan  kehidupan masyarakat Manggarai Barat jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya.

 

Mudah-mudahan ini menjadi harapan bersama masyarakat Manggarai Barat yang nantinya akan tergambar pada Bupati yang terpilih pada pilkada Manggarai Barat mendatang.

 

Ide atau gagasan selalu melahirkan pro dan kontra dan itu alamiah. Tanpa ide atau gagasan maka perubahan itu tidak mungkin akan tercapai.

 

Oleh karena itu, kita berharap bupati yang terpilih jangan berkarya dengan harta tetapi berkaryalah dengan segudang ide yang cemerlang demi mewujudkan Manggarai barat yang makmur, sejahtera dan bermartabat serta bisa memiliki daya saing yang tangguh untuk bisa bersaing dengan kabupaten lain di wilayah nusantara.

 

Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional dan Ilmu Politik Unuversitas Kristen Indonesia (UKI) dan Universitas Bung Karno Jakarta.