Oleh Alvitus Minggu, M.S.I, M.Si
Airlangga merupakan tokoh politik yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Beliau merupakan anak dari Ir. Hartarto Sastrosoenarto, mantan anggota kabinet era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto, yang menjabat selama tiga periode sebagai Menteri Perindustrian, Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Menteri Koordinator Pengawasan dan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara. Ia juga termasuk tokoh yang pemprakarsa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian.
Kesuksesan politik Airlangga Hartarto tidak terlepas dari kesuksesan politik ayahnya, Ir. Hartarto Sastrosoenarto. Tentunya kesuksesan beliau di bidang politik merupakan hasil dari ketekunannya dalam bidang pendidikan. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di program studi Fakultas Teknik Mesin di Universitas Gajah Madah pada tahun 1987.
Kemudian Melanjutkan gelar master di Monash University, Australia tahun 1996. Setahun kemudian, ia meraih Master of Management Technology di The University of Melbourne, Australia. Dari pengalaman tersebut, Airlangga dipercaya menjadi salah satu anggota Majelis Wali Amanat UGM selama 10 tahun, dari 2002-2012.
Selain itu juga beliau diberi kepercayaan menjadi wakil ketua umum keluarga Alumni UGM (KAGAMA) masa bakti 2005-2009, dan menjadi anggota Dewan penasehat KAGAMA masa bakti 2009-2014. Airlangga juga pernah menerima penghargaan dari pemrakarsa, Herman Johannes Award. Suatu penghargaan dalam bidang inovasi teknologi pada tahun 2003.
Ketika menjabat sebagai Menteri Perindustrian tahun 2017, Ia juga pernah menerima penghargaan Lee Kuan Yew Fellowship pada tahun 2006 karena mampu mempererat hubungan bilateral antara Singapura dan Indonesia, khususnya bekerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan, melalui perjanjian memorandum of understanding (MoU).
Selepas lulus kuliah ia memulai bisnis lewat PT. Graha Curah Niaga, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi pupuk. Berlanjut sebagai Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa (FASW) pada tahun 1987. Dengan posisi menjadi Presiden Direktur, kemudian memimpin PT. Jakarta Prime Crane di tahun 1991.
Setelah itu, rupanya ia tertarik dengan dunia politik praktis sehingga pada tahun 1998 ia memutuskan bergabung dengan Partai Golkar. Pada tahun 2004 ia dipilih sebagai Wakil Bendahara Partai periode 2004-2009. Pada tahun yang sama ia maju sebagai calon legislatif. Akhirnya berbuah manis. Ia berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI masa bakti 2009-2014, dengan jabatan sebagai Ketua Komisi VI DPR-RI, yang membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, dan BUMN.
Kemudian dari situ, Ia dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai MenKo Perekonomian Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. Ia menggantikan peran Darmin Nasution. Peran Airlangga sangat diharapkan bisa menyambung kolaborasi antar kementerian lembaga bidang ekonomi. Juga pengembangan akseleratif untuk Kawasan Ekonomi Khusus atau kawasan industri lainnya.
Karirnya, terus meroket sehingga pada tanggal 13 Desember 2017 Airlangga Hartarto resmi terpilih sebagai ketua umum Golkar merupakan kepemimpinan masa transisi, yaitu masa peralihan dari kepemimpinan Setya Novanto.
Di mana pada waktu itu, Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar tersangkut dengan kasus e- KTP. Kemudian setelah kembali melanjutkan pemilihan ketua umum Golkar pada tahun 2019, Airlangga kembali maju sebagai calon ketua umum Golkar tanpa ada rival politik. Kemudian ia berhasil terpilih kembali secara aklamasi lewat dukungan pemilik suara resmi anggota Munas.
Selain sibuk sebagai pengusaha, pejabat pemerintahan dan sebagai ketua umum Partai Golkar, Ia juga pernah memimpin seluruh Insinyur nasional dalam kurun waktu tiga tahun (2006-2009) dan berlanjut dengan Ketua Dewan Insinyur PII periode 2009-2015.
Ia juga menyempatkan diri menulis beberapa buku seperti "Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia" (2004), "Membangun Kemandirian, Mewujudkan Kedaulatan Ketahanan Energi Nasional" (2014). Dua tahun kemudian, ia kembali menulis buku dengan judul "Merajut Asa: Membangun Industri, Menuju Indonesia yang Sejahtera dan Berkeadilan" (2016).
Tanpa disadari, kesuksesan Airlangga dalam berbagai bidang akan memberi dampak positif bagi kepentingan bangsa dan negara melaui jabatan yang ia emban, yaitu sebagai Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Dampak positif yang dimaksudkan adalah terkait dengan terobosan-terobosan yang ia lakukan, yaitu Program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Mayarakat (PPKM) Jawa-Bali. Program ini dalam rangka untuk menekan angka Covid-19.
Dengan momentum ini diharapkan dapat mengembalikan pemulihan ekonomi nasional sebagai uapaya "Penguatan Dukungan UMKM dan Sektor Ketenagakerjaan sebagai lokomotif Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia yang jauh lebih baik. Pemerintah menyadari bahwa pandemi memang sangat berbahaya pada semua sektor usaha. Karena itu, sebagai langkah strategis pada tahun 2021 pemerintah telah menggelontorkan dana hampir Rp 700 triliun.
Dana tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat Indonesia, khususnya masyakarakat yang bergerak di sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sebanyak 64, 2 juta atau 99%. Sektor ini cukup signifikan memberi sumbangsi terhadap pergerakan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB). Ini adalah salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Bantuan lain, pemerintah melaukan perpanjangan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Di antaranya perpanjangan subsidi bunga 3%, berupa penundaan angsuran pokok. Kemudian pemerintah juga memberikan bantuan sosial (Bansos) Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan oleh sektor UMKM melalui program pelatihan, yang jumlahnya sebanyak 53,3 juta orang.
Pemerintah juga tetap mendorong memprogramkan pertumbuhan ekonomi lintas batas maupun lintas generasi. Dengan memberikan kemudahan usaha serta pemerintah terus mendorong promosi terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia. Dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Digitalisasi juga akan memiliki peranan penting dalam investasi dengan mengedepankan competitive advantage dari peluang investasi di tanah air. Pemerintah akan terus meningkatkan teknologi Online Single Submission (OSS) dan digitalisasi yang tujuannya untuk memberi kemudahan bagi para pelaku usaha. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para investor dan menjadi harapan dunia usaha serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan diterapkannya Sistem OSS akan lebih memudahkan para pelaku usaha. Terutama para pelaku UMKM, melalui sistem pendaftaran yang lebih mudah, tidak berbelit-belit dan bisa dilakukan secara daring. Sistem ini sangat mempermudah kita untuk mendapatkan pelayanan secara optimal. Di era keterbukaan seperti ini perangkat digital menjadi peran penting yang digunakan oleh berbagai lintas generasi.
Berdasarkan hasil survei tiga bulan terkhir yang dilakukan Indonesia Network Election Survei (INES) mayoritas pengguna telepon seluler, yaitu 98, 3%, TV streaming 20%, TV digital 18,7%. Sedangkan radio streaming dan radio digital relatif sedikit hanya berkisaran 5, 9%. Ini artinya jejaring lintas batas merupakan generasi milenial yang saling terhubung atau terkoneksi.
Melalui media sosial, akses millennial terhadap informasi dan jejaring pertemanan semakin luas. Jejaring yang dibangun tidak hanya berbasis lingkungan tempat tinggal, teman sekolah dan tempat kerja. Mereka dengan mudah berkomunikasi dan bertukar informasi. Mereka dapat menyuarakan sikap dari media sosial.
Bahkan mereka dapat membangun rasa empati dan solidaritas sosial dengan spontan dari seruan media sosial. Dengan karakter tersebut, kaum millennial memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga solidaritas dan perdamaian di Indonesia maupun dalam pertumbuhan perekonomian Indoenesia.
Dengan beberapa indikator tersebut di atas menunjukkan bahwa Airlangga merupakan sosok yang dianggap sukses dalam menata kebijkan ekonomi Indonesia. Tren politik hari ini, Airlangga merupakan sosok yang tingkat elektabilitas relatif cukup baik.
Hal ini menunjukkan hasil survei yang dilangsirkan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI). Dengan menampilkan beberapa tokoh partai yaitu partai Gerindra, Prabowo Subianto, politisi Gerindra, Sandiaga Uno, PDIP, Puan Maharani, PKB, Muhaimin, Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, politisi Golkar, Yusuf kala, ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Politisi Nasdem, Ahmad Syahroni.
Hasil survei tersebut, menyebutkan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapat elektabilitas tertinggi dengan angka 17, 6 persen sebagai tokoh partai politik yang cocok menjadi presiden pada tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo dalam diskusi Virtual. 12 April 2021.
Urutan kedua Prabowo Subianto dengan presentase 15,6 persen, kemudian diikuti Sandiaga Uno dengan angka 13,7 persen, Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar dengan angka 9, 6 persen, AHY dengan angka 9, 0 persen, Ahmad Syaikhu dengan angka 8, 3 persen, Muhammad Yusuf Kalla dengan angka 5, 9 persen, Megawati Soekarnoputri dan Ahmad Sahroni dengan angka 4, 8 persen.
Survei ini dilakukan kepada 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi Indonesia pada 29 Maret hingga 4 April 2021. Dan mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun dengan latarbelakang pendidikan tamat SLTA. Dengan hasil survei tersebut Airlangga Hartarto mengindikasikan salah satu tokoh partai yang memiliki peluang untuk menjadi presiden pada tahun 2024, karena memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa tokoh partai lain.
Dalam konteks politik saat ini, masyarakat Indonesia di bawah kepemimipinan pemerintahan Jokowi-Maaruf tetap optimis mampu mengatasi persoalan dalam berbagai sektor. Survei INES itu menunjukan bahwa ternyata mayoritas masyarakat Indonesia, meliputi lintas generasi, puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – Maaruf Amin, Yaitu 74,7%. Yang tidak puas 21,6 persen. Sedangkan yang tidak tahu yaitu 3,7%
Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si.
Dosen Fisip Hubungan Internasional Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta. Sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei (INES).
