***Oleh Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si***
Airlangga merupakan tokoh yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Ia sudah memiliki segudang pengalaman dan prestasi yang mumpuni, baik itu, dari segi latarbelakang pendidikan, organisasi, karier politik dan bisnis.
Pada periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019 ia
dipercaya sebagai Menteri Perindustrian.
Kemudian pada periode kedua; 2019-2024,
Airlangga Hartarto kembali dipercaya oleh Jokowi sebagai Menko Perekonomian. Ketika
masih menjabat Menteri Perindustrian, ia pernah menelurkan program pengembangan
akseleratif untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri
lainnya.
Lalu kemudian, untuk menekan angka
Covid-19, Airlangga mengeluarkan Program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali. Selanjutnya, pada tahun 2021 pemerintah melakukan
langkah strategis dengan menggelontorkan dana hampir 700 triliun.
Dana tersebut diperuntukan bagi masyarakat
Indonesia (sekitar 64,2 juta orang), khususnya masyarakat yang bergerak di sektor
Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini cukup signifikan mempengaruhi
pergerakan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB), yang merupakan salah satu indikator
penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu Negara.
Di sisi lain, pemerintah memberi bantuan,
berupa melakukan perpanjangan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR), diantaranya
perpanjangan Subsidi bunga 3%. Kemudian pemerintah juga memberikan Bantuan
Sosial (BANSOS), Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan oleh sektor UMKM melalui
program pelatihan, yang jumlahnya mencapai 53,3 juta orang.
Selain itu, pemerintah juga tetap berusaha
meningkatkan pertumbuhan ekonomi lintas batas maupun lintas generasi. Dengan memberikan
kemudahan usaha serta terus mendorong promosi kemudahan berinvestasi di
Indonesia. Dengan mengutamakan isu investasi dan pembangunan yang
berkelanjutan.
Dengan mengedepankan konsep Competitive advantage dari peluang
investasi di tanah air. Pemerintah akan terus meningkatkan teknologi Online
Single Submission (OSS) dan digitalisasi yang tujuannya untuk memberi
kemudahan bagi para pelaku usaha. Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan para
investor dan menjadi harapan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Indonesia.
Selanjutnya, program Hari Belanja Nasional.
Program tersebut muncul untuk membantu masyarakat mengatasi krisis multidimensi
yang sedang melanda bangsa akibat dampak Covid -19 dan direalisasikan sebelum
hari raya Idul Fitri. Melalui pemberian subsidi ongkos kirim belanja daring
atau online senailai 500 Miliar. Targetnya, akan didistribusikan pada hari
belanja online Nasional.
Selain itu, Pemerintah akan mendorong
subsidi ongkos kirim konsumsi melalui penyaluran bantuan sosial kepada 20 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini, berupa beras sebanyak 10 kg kepada
setiap keluarga Penerima Harapan (KPM). Kemudian Program Keluarga Harapan
(PKH). Kartu sembako hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Selain itu, selama bulan ramadhan,
pemerintah bakal merencanakan untuk mensubsidi beras yang disalurkan melalui
badan urusan logistik (Bulog). Pemerintah juga mendorong Perusahan swasta untuk
segera memberikan tunjangan hari Raya (THR) kepada karyawan karena sudah
saatnya pihak swasta membayar THR. Dengan Estimasi anggrannya itu sekitar 215
triliun.
Baru-baru ini juga Airlangga Hartarto,
Menko Perekonomian mengumunkan soal program Prioritas Vaksin gotong royong.
Program tersebut, tentu dipersiapkan dalam rangka menekan angka penularan
Covid-19. Dengan sasaran akan diperioritaskan berdasarkan zonasi resiko
penularan Covid-19 dan perusahan yang sudah terdaftar di kamar Dagang dan
industri (Kadin) Indonesia.
Selanjutnya industri yang menjadi
prioritas untuk melakukan vaksin adalah sektor padat karya. Terutama perusahan
yang memiliki banyak karyawan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan para
pekerja yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) juga menjadi bagian
dari program vaksin gotong royong.
Dengan sasaran para pekerja asing juga
akan mendapatkan vaksinasi. Agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya, maka perlu ada kerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian
Kesehatan. Rencananya akan mengeluarkan aturan teknis, terutama terkait
pengaturan harga vaksin gotong royong. Aturan tersebut dapat dituangkan lebih
lanjut melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Airlangga juga telah berhasil
menghantarkan pasangan Jokowi-Maaruf Amin sebagai capres dan cawapres hingga
menjadi pemenang pilpres. Berkat kegigihan dan kepiawaiannya sehingga situasi
ini akan berpengaruh juga terhadap perolehan suara partai Golkar pada pemilihan
legislatif 2019, yaitu tercatat sebagai utrutan kedua peroleh kursi DPR RI
sebanyak 85 kursi setelah PDIP.
Bagi Golkar, ini merupakan sebuah prestasi
yang sangat luar biasa karena baru pertama kali sepanjang sejarah pasangan
calon Presiden yang didukung oleh partai Golkar tampil sebagai pemenang dalam
perhelatan pilpres yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Selama menjabat sebagai Ketua Umum Golkar,
Ia juga telah membuktikan bahwa kepengurusan partai Golkar tetap solid
mendukung pasangan Jokowi-Maaruf dalam pilpres 2019. Hal tersebut, dapat
dibuktikan oleh Airlangga ketika ia berhasil menghadirkan 34 ketua DPD partai
Golkar untuk bertemu Presiden Joko widodo di Istana Kepresiden, Bogor- Jawa
Barat.
Airlangga merupakan tokoh politik sosialis,
humanis dan konsen terhadap persolan bangsa serta sosok yang memenuhi kriteria yang
dibutuhkan pemerintah mengenai jabatan ia emban sebagai Menko Perekonomian.
Selanjutnya Airlangga selama menjadi
Menteri Perindustrian sukses meningkatkan pelayanan publik dan memiliki kemampuan
inisiatif untuk tidak melakukan korupsi.
Kesuksesan dan kepopuleran Airlangga, baik
di dunia pemerintahan maupun dalam dunia politik menjadi modal sosial untuk
menghantarkan Airlangga ke gerbang calon Presiden 2024. Ia merupakan sosok
pemimpin yang sudah teruji, memiliki kapasitas, integritas, akuntabilitas serta
pemimpin politik yang memiliki kecerdasan sosial. Pemimpin yang selalu berpihak
kepada kepentingan publik. Ia juga figur yang relatif bersih dari kasus
korupsi.
Alvitus Minggu, S.I.P, M.Si
Dosen Fisip Hubungan Internasional
Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Dosen Ilmu Politik Universitas Bung
Karno Jakarta. Sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Network Election Survei
(INES)