[Congkasae.com/Sipi Sopok] Presiden Joko Widodo kembali menginjakkan kakinya di Labuan Bajo Kamis (21/7) pagi untuk kesekian kalinya.
Dalam agendanya kali ini presiden dijadwalkan melakukan peresmian sejumlah infrastruktur yang dibangunnya di pusat kota yang berlabel super premium itu.
Kendati demikian kehadiran kepala negara menuai polemik di kalangan para pegiat pariwisata terutama terkait wacana kenaikan tarif masuk ke Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang digulirkan pemerintah beberapa bulan sebelumnya.
Pemerintah beralasan kenaikan tarif masuk ke BTNK sebagai apa yang disebut langkah penyelamatan terhadap Varanus Komodo dengan meningkatkan tindakan konservasi dibandingkan pariwisata.
Kendati demikian, kenaikan biaya tarif masuk ke obyek wisata unggulan milik Indonesia itu dinilai sebagai langkah pemerintah yang keliru lantaran kondisi pariwisata di jantung kota super premium yang masih merangkak menyusul pandemi corona yang menghantam sektor pariwisata.
Penolakan terkait wacana kenaikan tarif masuk itupun diuatarakan sejumlah pegiat pariwisata lantaran dikhawatirkan akan merugikan pegiat pariwisata akibat kurangnya kunjungan wisatawan.
Kendati demikian, pemerintah nampaknya masih ngotot dengan mematok biaya masuk ke TNK sebesar 3,7 juta rupiah per orang.
Presiden Jokowi yang dikenal memiliki sikap santai dan tidak gegabah dalam menanggapi sesuatu diharapkan mampu mencarikan jalan tengah dari kisruh yang ada di kalangan masyarakat selama ini.
Pelabelan pariwisata yang super premium mesti diterjemahkan sebagai sesuatu yang memiliki kelas tersendiri.
Melalui pariwisata yang super premium tentu saja pemerintah ingin menyaring calon wisatawan yang hendak mengunjungi Labuan Bajo dari yang kelas menengah hingga kelas atas.
Bukan lagi wisatawan yang hanya bermodalkan uang pas-pasan (backpaper) yang ingin mendapatkan kualitas pelayanan lebih namun dibayar dengan harga yang murah.
Penolakan terkait wacana kenaikan tarif masuk itu sebagai kekhawatiran yang tak mesti ditanggapi lantaran para pelaku pariwisata hanya melihat dari sisi kuantitas wisatawan bukan dari sisi kualitas.
Yang paling penting adalah apapun kebijakan yang diterapkan tentu saja semuanya demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.
Jika pariwisata bangkit maka ekonomi pun pulih, kesejahteraan masyarakat akan ikut membaik.
Penulis: Tonny
