[Congkasae.com/Lejong] Sebuah video berdurasi pendek yang diunggah seorang guru SMKN 6 Ende mendadak viral di sosial media, lantaran menyebut upah beberapa orang guru di sekolah tersebut yang digaji tak layak.
Dalam video singkat itu seorang guru perempuan menyebutkan besaran nominal gaji yang mereka terima sebagai pendidik di lembaga SMKN 6 Ende pulau Flores yang digaji sebesar 250 ribu rupiah.
Namun kepala sekolah SMKN 6 Ende Arsyad mengaku besaran upah yang diterima itu berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak sekolah dengan para guru.
"Mereka juga selama ini menikmati meskipun upah yang mereka dapat besarannya seperti itu (digaji 250,000),"kata kepala sekolah SMKN 6 Ende Arsyad ketika dikonfirmasi Kamis (8/8/2024).
Masalah video pengajar SMKN 6 Ende yang viral lantaran mengungkap besaran gaji sebesar 250 ribu rupiah ke media sosial itu rupanya telah sampai ke telinga dinas pendidikan provinsi NTT.
Kepala dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ambrosius Kodo mengapresiasi kinerja para guru honorer yang tetap bekerja mendidik anak bangsa meski diupah tak layak.
%20(1)%20(1)%20(1).jpg)
"Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada para guru yang masih mau mengajar dengan gaji yang begitu kecil,"kata Ambrosius Kodo ketika dikonfirmasi.
Pemprov NTT, sambung Ambros, terus berupaya untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru honorer di provinsi kepulauan itu melalui mekanisme tambahan penghasilan (tamsil) kepada guru honorer yang berupah jauh dibawah standar UMR.
"Ini sudah tahun keenam tambahan penghasilan per bulan 400 ribu rupiah,"ujar Ambros.
Di samping itu, kata Ambros, pihaknya terus berupaya untuk memberikan peluang kepada para guru honorer di provinsi itu untuk mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ambros berujar pada tahun 2021 misalnya pihak pemprov membuka formasi pengadaan PPPK di provinsi itu sebanyak 8000 formasi guru PPPK, namun yang lulus hanya 3000 orang.
Kabar baiknya, kata Ambros, di tahun 2024 ini PJ Gubernur NTT sudah mengajukan kuota guru PPPK di Provinsi itu sebanyak 5.300 formasi.
"Karena itu saya mengajak guru honorer untuk mempersiapkan diri, belajar agar nanti lulus menjadi guru ASN PPPK agar penghasilannya lebih baik,"pinta Ambros.
Masalah guru honorer yang diupah murah rupanya sampai juga ke telinga senator NTT Andreas Hugo Pareira.
Menurut anggota DPR RI Dapil NTT I Fraksi PDIP ini, masalah guru honorer yang diupah murah bukanlah masalah baru di Indonesia.
Kasus ini, kata Andreas, kerap ditemui untuk guru-guru yang mengajar di wilayah 3T yakni Terdepan, Terluar dan Tertinggal.
"Janji pemerintah yang akan mengangkat guru honorer menjadi PPPK belum terealiasi sepenuhnya dan masih dalam pembahasan berlanjut, harusnya perioritaskan guru-guru yang benar-benar mengabdi untuk diangkat menjadi ASN,"saran Andreas.
